
Sukuk Ritel SR014 Dirilis Mulai Rp1 Jutaan dengan Kupon 5,47%
JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Sukuk Ritel (SR) dengan seri SR014. Direktur Jenderal DJPPR Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk memperkuat kapasitas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak 2009. “ini juga bagian dari upaya pemberdayaan […]
Industri
JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Sukuk Ritel (SR) dengan seri SR014.
Direktur Jenderal DJPPR Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk memperkuat kapasitas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak 2009.
“ini juga bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi berbasis syariah,” ujar Luky, dalam Virtual Launching Sukuk Ritel Seri SR014, Jumat, 26 Februari 2021.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
Surat utang ini dijual dengan harga mulai Rp1 juta per unit. Minimun pemesanan sebesar Rp1 juta dan maksimal pemesanan sebanyak Rp3 miliar.
Sukuk Negara Ritel seri SR014 memberikan imbal hasil alias bunga 5,47% dengan tenor 3 tahun. Pembayaran kupon pertama dimulai pada 10 April 2021 dan akan dibayarkan pada tanggal 10 tiap bulannya.
Luky menuturkan masyarakat bisa melakukan pemesanan pembelian melalui sistem elektronik atau platform online melalui 30 Mitra Distribusi (Midis) yang telah ditunjuk oleh pemerintah dengan masa penawaran mulai dari 26 Februari sampai dengan 17 Maret 2021.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- Tandingi Telkomsel dan Indosat, Smartfren Segera Luncurkan Jaringan 5G
- Bangga! 4,8 Ton Produk Tempe Olahan UKM Indonesia Dinikmati Masyarakat Jepang
Luky mengatakan penerbitan SBSN tidak sembarangan karena harus mendapatkan fatwa dan opini syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).
“Semua dokumen transaksi underlying asset disampaikan kepada DSN MUI untuk dilakukan assesment. Kami memastikan bahwa sukuk ritel ini sesuai dengan prinsip syariah,” katanya.
Adapun Sukuk Ritel SR014 ini bisa didapat di distributor resmi sebagai berikut.
- Bank Central Asia
- Bank CIMB Niaga
- Bank Commonwealth
- Bank Danamon Indonesia
- Bank DBS Indonesia
- Bank HSBC Indonesia
- Bank Mandiri
- Bank Maybank Indonesia
- Bank Mega
- Bank Negara Indonesia
- Bank OCBC NISP
- Bank Panin
- Bank Permata
- Bank Rakyat Indonesia
- Bank Tabungan Negara
- Bank UOB Indonesia
- Citibank
- Standard Chartered Bank
- Bank Syariah Indonesia
- Bank Muamalat
- Bahana Sekuritas
- BRI Danareksa Sekuritas
- Mandiri Sekuritas
- Trimegah Sekuritas Indonesia
- Bareksa Portal Investasi
- Nusantara Sejahtera Investama (Invisee)
- Star Mercato Capitale (Tanamduit)
- Investree Radhika Jaya (Investree)
- Lunaria Annua Teknologi (Koinworks)
- Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku)
13 Sukuk Raup Rp204,6 Triliun
Lebih lanjut, Luky mengungkapkan sukuk ritel telah berhasil menarik minat yang sangat besar dari masyarakat. Secara total pemerintah sudah menerbitkan 13 seri sukuk sebelum SR014.
Total penerbitan 13 seri sukuk sudah mencapai Rp204,6 triliun dengan jumlah total investor mencapai lebih dari 350.000 dan tersebar di 34 provinsi.
“Sukuk negara merupakan instrumen investasi bagi investor. Termasuk investor syariah yang mungkin hanya bisa berinvestasi dan melakukan penempatan pada instrumen syariah” ungkap Luky.
Sukuk ritel dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maysir (judi), gharar (ketidakjelasan) dan usury (riba), serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh DSN-MUI.
Penerbitan Sukuk Ritel menggunakan struktur akad Ijarah – Asset to be Leased. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut.