Sri Mulyani: AS Mau Ubah WTO demi Kepentingan Sendiri

JAKARTA – Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat perang tarif dan persaingan dagang antara kekuatan besar dunia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Amerika Serikat tidak akan mundur dari lembaga-lembaga internasional. Sebaliknya, AS justru menggunakan lembaga-lembaga tersebut untuk mendukung kepentingan nasionalnya.

Pernyataan ini muncul dalam forum G20 terbaru, ketika Sri Mulyani bertukar pandangan dengan menteri keuangan negara-negara lain. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menjelaskan bahwa AS mendorong reformasi terhadap World Trade Organization (WTO). Namun, menurutnya, reformasi tersebut bukan untuk memperkuat tatanan multilateral yang adil, melainkan untuk lebih selaras dengan kepentingan nasional AS.

"WTO sekarang menjadi fokus dari berbagai kebijakan AS terhadap mitra dagangnya, termasuk tarif timbal balik (reciprocal tariffs), yang bertujuan untuk menciptakan tatanan perdagangan yang lebih adil menurut AS," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers daring di Jakarta, Jumat, 25 April 2025.

• Baca Juga: Teken NDA, RI Masuki Babak Baru Negosiasi Tarif Impor AS

WTO hanyalah satu dari tiga pilar global yang kini berada dalam orbit kepentingan Washington. Sri Mulyani juga menambahkan bahwa AS tetap aktif memimpin IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia, dua lembaga keuangan internasional yang selama ini menjadi penopang stabilitas global. Namun, arah kebijakan kedua lembaga ini kini mulai bergeser, lebih mendukung strategi ekonomi Amerika Serikat.

Menyikapi skenario besar ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus mencermati dan mempelajari setiap langkah reformasi yang didorong AS, baik di WTO maupun di lembaga-lembaga internasional lainnya.

• Baca Juga: Tersandera 2 Raksasa: Tantangan Indonesia dalam Pusaran Perang Dagang AS-China

Forum Internasional, Diplomasi Pupuk, dan Ekonomi Global

Bersama mitra-mitranya dari negara-negara G20, Sri Mulyani mengaku aktif mendorong agar pertemuan multilateral menjadi forum untuk meredakan ketegangan global, bukan justru memperburuknya.

"Tujuan utama kami adalah agar akhirnya ada solusi yang menyeluruh, yang dapat memberikan kepastian bagi dunia. Ketidakpastian global telah menyebabkan proyeksi perekonomian dunia melemah, yang tentunya merugikan semua negara," jelas Sri Mulyani.

Ketegangan perdagangan yang terus meningkat, ditambah dengan negosiasi tarif resiprokal yang kini sedang berlangsung antara Indonesia dan AS, membuat jalur diplomasi ekonomi menjadi semakin penting.

Menurut Sri Mulyani, sikap Indonesia sejalan dengan pendekatan pemerintah secara umum. Presiden Prabowo Subianto sejak awal menyatakan bahwa Indonesia akan mengambil posisi netral dan independen di tengah rivalitas negara-negara besar.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan bahwa negosiasi tarif resiprokal dengan AS akan didorong melalui kerja sama teknis dan dialog, bukan konfrontasi.

Peran IMF, WTO, dan Bank Dunia dalam Ekonomi Global

IMF memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan global dengan memantau kondisi ekonomi negara-negara anggotanya serta memberikan rekomendasi kebijakan. Lembaga ini juga menyediakan bantuan keuangan untuk negara yang menghadapi krisis neraca pembayaran atau tekanan fiskal, seperti yang dialami Indonesia pada krisis 1998. Selain itu, IMF memberikan pelatihan dan asistensi teknis untuk memperkuat kebijakan fiskal, moneter, dan sistem keuangan negara-negara berkembang.

WTO memainkan peran penting dalam menciptakan sistem perdagangan internasional yang terbuka, adil, dan dapat diprediksi. Organisasi ini menjadi forum bagi negara-negara anggota untuk merundingkan aturan perdagangan dan menangani sengketa dagang melalui mekanisme penyelesaian yang disepakati bersama. Dengan perannya, WTO membantu mencegah praktik proteksionis yang merugikan negara-negara berkembang dan mendorong liberalisasi perdagangan global yang seimbang.

Bank Dunia fokus pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi jangka panjang di negara berkembang. Lembaga ini menyalurkan pinjaman dan hibah untuk proyek pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan energi terbarukan. Selain itu, Bank Dunia juga menyediakan bantuan teknis, konsultasi kebijakan, serta riset yang membantu negara-negara dalam merancang kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, Bank Dunia telah mendukung berbagai program pembangunan desa, reformasi sistem pendidikan, dan penanganan perubahan iklim.