Prancis akan Akui Palestina, Apa Dampaknya?
- Langkah Prancis mengakui Palestina sebagai sebuah negara, memberi legitimasi internasional yang signifikan bagi Palestina. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis berpotensi mendorong pengakuan penuh Palestina di PBB
Tren Global
JAKARTA - Prancis bersiap menjadi negara anggota G7 pertama yang secara resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Presiden Emmanuel Macron diperkirakan akan mengumumkan langkah bersejarah ini pada Sidang Majelis Umum PBB, September 2025 mendatang. Keputusan ini dinilai sebagai titik balik dalam peta diplomasi internasional terkait konflik Israel-Palestina.
"Kita akhirnya harus membangun negara Palestina, memastikan kelangsungan hidupnya, dan memungkinkannya-dengan menerima demiliterisasi dan mengakui Israel sepenuhnya-untuk berkontribusi pada keamanan seluruh kawasan Timur Tengah," tulis Macron dalam pernyataan resmi, dikutip laman AFP, Senin, 28 Juli 2025.
Langkah Prancis memberi legitimasi internasional yang signifikan bagi Palestina. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis berpotensi mendorong pengakuan penuh Palestina di PBB yang selama ini terhambat oleh veto Amerika Serikat.
Pengakuan ini juga memberi tekanan moral pada negara Barat lain seperti Jerman, Inggris, dan Kanada untuk mengambil langkah serupa. Meski saat ini masih menolak, pengamat menilai dukungan Prancis dapat menciptakan momentum baru di Eropa.
Macron menegaskan pengakuan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat solusi dua negara, dengan syarat demiliterisasi Palestina dan pengakuan Israel. Namun, respons Israel sangat keras.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut langkah Prancis sebagai “hadiah untuk terorisme” dan mengancam aneksasi lebih lanjut di Tepi Barat, serta kemungkinan memutus kerja sama intelijen dengan Paris. Pengakuan Prancis ini juga membuat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump turut berkomentar.
"Apa yang dikatakan Macron tak berpengaruh.Macron pria yang baik. Saya menyukainya, tetapi pernyataan itu tidak berdampak apa-apa," ujar Trump kepada awak media di Gedung Putih, dikutip dari Reuters, 28 Juli 2025.
Kritik dan Tantangan Implementasi
Kebijakan Prancis menuai kritik karena dinilai kontradiktif. Di satu sisi mengakui Palestina, di sisi lain ekspor senjata Prancis ke Israel mencapai 30 juta Euro pada tahun 2023, dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Amnesty International bahkan menggugat pemerintah Prancis atas kebijakan ekspor senjata ini, menyebut pengakuan tanpa sanksi hanyalah simbol politik. Menlu AS Marco Rubio juga mengecam langkah Prancis sebagai keputusan “ceroboh” yang berpotensi dimanfaatkan Hamas untuk memperkuat propaganda.
Prancis akan bergabung dengan sejumlah negara Barat yang sebelumnya mengakui Palestina, termasuk Norwegia, Spanyol, Irlandia, Slovenia, dan Swedia. Norwegia mengumumkan pengakuannya pada tahun 2024 bersamaan dengan Irlandia dan Spanyol, yang kemudian memicu penarikan Duta Besar Israel dari Madrid.
Irlandia juga memiliki rekam jejak dukungan historis terhadap kemerdekaan Palestina, sementara Slovenia menjadi negara Eropa terbaru yang mengakui Palestina pada 2024. Swedia sendiri menjadi pelopor di Eropa Barat dengan pengakuan pada 2014.
Adapun Prancis dijadwalkan mengumumkan pengakuan tersebut pada Sidang PBB September 2025. Belgia dan Malta kini sedang mempertimbangkan langkah serupa, sementara Kanada dan Inggris menolak mengikuti jejak Prancis karena tekanan dari Washington.
Sidang PBB September 2025 diperkirakan menjadi momen penting untuk menguji konsensus global terhadap solusi dua negara. Pengamat memprediksi efek domino di Uni Eropa jika Prancis tidak menghadapi sanksi berat dari AS atau Israel.
Indonesia, yang konsisten mendukung Palestina, didorong untuk melobi negara-negara Eropa melalui diplomasi tingkat tinggi dan memperkuat koalisi global bersama negara-negara Arab dan Global Selatan.