Penyaluran BSU Lambat karena Pendataan Bertele-tele

JAKARTA - Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang digadang-gadang jadi penopang daya beli pekerja malah dinilai kacau. Proses pencairan bantuan ini dinilai lambat akibat pendataan yang dinilai masih berbelit dan diulang-ulang, padahal sudah beberapa kali dijalankan.

Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai seharusnya pemerintah sudah punya sistem pendataan yang rapi dan mutakhir. Namun, faktanya setiap proses pendataan penerima BSU seolah dimulai dari nol.

“Ini kan sudah BSU keempat. Seharusnya data penerima yang sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan tinggal diperbarui atau diverifikasi cepat. Tapi malah minta konfirmasi ulang nomor rekening, validasi data lagi. Jadi ya molor,” ujar Timboel kepada TrenAsia.id pada Rabu, 9 Juli 2025.

• Plus-Minus iPhone 17, Andalan Baru Apple yang Segera Rilis
• Sejarah Panjang Del Monte, Produsen Makanan Kaleng yang di Ambang Pailit
• Tiba-tiba Menggila, Simak Cara Membaca Reli Harga Emas Terbaru

Timboel tak heran dengan kondisi tersebut pencairan yang dijanjikan pada Juli akan terhambat. Padahal banyak pekerja yang mengandalkan dana tersebut untuk kebutuhan mendesak seperti berbelanja bulanan hingga juga membeli seragam sekolah untuk anaknya.

Tak hanya terlambat, BSU kali ini dinilai rawan ketidaktepatan sasaran penerima. Timboel menyebut banyak pekerja formal dengan gaji di atas upah minimum yang justru lolos menjadi penerima bantuan karena pelaporan gaji yang tak akurat di BPJS Ketenagakerjaan. “Kadang perusahaan sengaja lapor upah minimum supaya iurannya lebih kecil. Padahal gajinya lebih tinggi. Akhirnya mereka dapat BSU,” jelasnya.

Menurutnya, justru pekerja informal seperti ojol yang sudah ikut BPJS menjadi sasaran utama menerima bantuan tersebut. Mereka dinilai lebih mungkin membelanjakan bantuan untuk kebutuhan harian, sehingga tujuan pemerintah untuk mendorong konsumsi bisa tercapai lebih efektif.

Timboel mendesak pemerintah segera memperbaiki sistem pendataan PSU agar lebih sederhana sinkron dan tepat sasaran. Menurutnya, sistem yang sederhana justru bisa membuat pencairan lebih cepat dan tidak bertele-tele.

Berapa yang Sudah Tersalurkan?

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 telah menjangkau 8,3 juta penerima. Ia menjelaskan bahwa penyaluran BSU 2025 senilai Rp600 ribu per orang dilakukan melalui dua mekanisme, yakni bank-bank Himbara (bank BUMN) dan PT Pos Indonesia.

Hingga saat ini, penyaluran melalui PT Pos masih berjalan dan diperkirakan memerlukan waktu sekitar satu minggu. “Total yang sudah kita salurkan itu sudah sebanyak 8,3 juta orang,” kata Yassierli dikutip Antara pada Rabu, 9 Juli 2025

Adapun Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara, menyampaikan Bank Mandiri telah menyalurkan BSU kepada 2,89 juta pekerja dengan nilai total mencapai Rp1,73 triliun per 1 Juli 2025. Penerima bisa memanfaatkan layanan Livin’ by Mandiri untuk mengelola keuangan secara cepat, aman, dan nyaman di mana saja dan kapan saja.

Sedangkan Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya menyebut, BRI menyalurkan BSU 2025 kepada 2,8 juta rekening penerima manfaat dengan total nominal mencapai Rp1,72 triliun. Adapun penyaluran tersebut dilakukan dalam tiga tahap.

Tahap 1 sebanyak 1,1 juta rekening dengan nilai Rp695,46 miliar, tahap 2 ke 803 ribu rekening dengan nilai Rp481,95 miliar dan tahap 3 kepada 919 ribu rekening dengan nilai Rp551,81 miliar.