Pengamat Sebut Ajakan Tarik Dana di Bank BUMN Black Campaign

JAKARTA - Seruan untuk menarik dana secara massal dari bank-bank milik negara (BUMN) yang beredar di media sosial dinilai pengamat sebagai kampanye gelap atau black campaign. Menurutnya, Isu ini dibuat tanpa dasar yang jelas dan dapat berdampak buruk pada stabilitas ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan saat ini bank-bank BUMN memiliki fundamental yang sangat baik.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dana nasabah juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga tetap aman," ujar Piter kepada wartawan, Sabtu, 22 Februari 2025. 

• 7 Tips Hemat Pengeluaran Saat Buka Puasa Bersama
• Tips Aman Bayar Pakai QRIS untuk Hindari Kecurangan Transaksi
• Gratis! Link Latihan Soal RBB BUMN 2025 untuk Persiapan Tes TKD dan Bahasa Inggris

Dampak Buruk bagi Masyarakat dan Sistem Keuangan

Piter menambahkan bahwa ajakan ini sebaiknya dihentikan karena berpotensi merugikan masyarakat, terutama mereka dari kelas ekonomi bawah.

"Keberadaan Danantara tidak ada kaitannya dengan kinerja Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sebaliknya, ajakan ini justru bisa memicu ketidakstabilan dalam sistem keuangan secara keseluruhan," ungkapnya.

Menurutnya, dampak negatif dari seruan ini tidak hanya dirasakan oleh bank-bank besar, tetapi juga oleh bank-bank kecil yang lebih rentan terhadap gangguan likuiditas.

Potensi Risiko Sistemik

Lebih lanjut, Piter memperingatkan bahwa jika ada pihak yang memanfaatkan isu ini demi kepentingan bisnis bank lain, maka risiko sistemik bisa terjadi. Hal ini dapat merugikan banyak pihak dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional.

Baca Juga: Ramai Isu Penarikan Dana Massal di Bank BUMN, BNI: Masyarakat Tidak Perlu Khawatir

Bank BUMN Pastikan Keamanan Dana Nasabah

Sebagai respons atas isu yang berkembang, beberapa bank BUMN seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan BNI telah memberikan pernyataan resmi. Mereka menegaskan bahwa kondisi keuangan perusahaan tetap solid dan operasional mereka dijalankan berdasarkan prinsip good corporate governance (GCG).

Selain itu, mereka juga menegaskan bahwa dana nasabah tetap aman karena diawasi oleh regulasi yang ketat serta merupakan peserta LPS, yang menjamin simpanan hingga batas tertentu.

Misalnya, BNI yang menyampaikan bahwa keuangan Perseroan tetap kokoh meskipun menghadapi tantangan global serta ketatnya likuiditas di industri perbankan. Pencapaian positif sepanjang tahun 2024 menjadi landasan kuat bagi BNI untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan perbankan bagi masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. 

BNI juga menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu penarikan dana massal di bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

• Bukan di Layarkaca21, LK21 dan LokLok, Berikut Cara Nonton Drama Buried Hearts
• Kebijakan Seimbang Industri Tembakau: Pilar Penting dalam Capat Target Ekonomi 8 Persen
• Pelemahan Harga Batu Bara, Bagaimana Arah Saham BUMI, ADRO, dan PTBA?

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan berbagai isu yang berkembang di media sosial terkait ajakan menarik dana secara massal dari bank BUMN.

“Kami selalu mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Operasional BNI diawasi ketat oleh regulator seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, BNI juga merupakan peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),” ujar Okki melalui pernyataan tertulis yang diterima TrenAsia, Sabtu 22, Februari 2025.