Payment ID: Revolusi Keuangan atau Ancaman Kebebasan?

JAKARTA – Bank Indonesia akan meluncurkan Payment ID, sistem identifikasi unik berbasis NIK yang mengintegrasikan seluruh transaksi digital keuangan individu masyarakat.

Sistem ini bertujuan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat penyaluran bansos berbasis data.

Namun di sisi lain, banyak pihak mempertanyakan apakah Payment ID betul-betul menyasar elite koruptor, atau justru memperluas ruang pengawasan terhadap masyarakat biasa?

• Bukan Lagi Soal Ombak, Ini 7 Penyakit Lama Transportasi Laut
• Foto-foto Pembukaan Pameran Otomotif Bergengsi GIIAS 2025
• Harga Sembako di Jakarta Hari Ini: Cabe Rawit Ijo Besar Naik Sampai 6 Persen

Bagaimana Payment ID Bekerja?

Payment ID akan berlaku sebagai kode unik 9 digit yang melekat ke aktivitas transaksi keuangan masyarakat. Fungsinya sebagai ‘jejak digital’ merekam aktivitas finansial, mengidentifikasi perilaku abnormal, dan membantu lembaga keuangan mendeteksi penyalahgunaan akun (fraud, pencucian uang, atau transaksi fiktif).

Namun penggunaannya tetap bersyarat masyarakat harus memberi consent atau persetujuan akses terlebih dahulu.

Bila digunakan dengan benar, Payment ID dapat membantu Memetakan aliran dana mencurigakan antar individu. Mengidentifikasi akun titipan yang digunakan koruptor, dan bisa juga mempercepat pelacakan anomali transaksi.

Namun demikian, sistem ini bukan jaminan otomatis untuk memberantas korupsi besar. Sebab koruptor kelas kakap biasa memakai nama orang lain, rekening luar negeri, aset fisik (emas, properti), atau sistem tunai untuk menghindari jejak digital.

Tips Mitigasi Risiko bagi Masyarakat

Agar masyarakat tetap terlindungi saat sistem ini dijalankan, berikut langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan:

Pahami hak digital Anda.
Sebelum menyetujui consent akses Payment ID, baca kebijakan datanya. Jangan asal klik “Setuju”.

Minimalkan data tidak perlu.
Gunakan akun dan metode pembayaran yang memang Anda butuhkan saja. Jangan tautkan ke seluruh platform kalau tidak penting.

Gunakan dua rekening terpisah.
Satu untuk kebutuhan harian, satu lagi untuk simpanan. Ini meminimalisir eksposur dan memudahkan kontrol.

Pantau aktivitas akun secara berkala.
Aktifkan notifikasi real-time dari bank atau e-wallet, agar Anda segera tahu jika ada transaksi mencurigakan.

Desak transparansi dan audit publik.
Dorong wacana soal pengawasan eksternal terhadap siapa yang mengakses data Payment ID bukan hanya antar lembaga negara.

Payment ID membawa janji transparansi. Namun, tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabilitas dari institusi pengakses data, sistem ini bisa lebih dulu menundukkan rakyat biasa dibanding menjerat elite yang sebenarnya harus diawasi.