Ojol Matikan Aplikasi, Seberapa Besar Kontribusi Mitra Driver untuk UMKM dan Ekonomi Nasional?

JAKARTA – Pada hari Selasa, 20 Mei 2025, sejumlah asosiasi mitra driver on-demand service atau ojek online (ojol) mematikan aplikasi mereka secara serentak untuk melaksanakan demonstrasi besar-besaran di Jakarta dalam rangka menyuarakan penolakan atas fitur tarif Hemat yang dinilai mereka memberikan beban yang lebih besar kepada para mitra. 

Perlu diketahui, layanan on-demand service sendiri tidak hanya mencakup kepada aplikator, mitra driver, dan konsumen, melainkan juga untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang juga berperan sebagai mitra. Lantas, seberapa besar sebenarnya kontribusi mitra ojol terhadap UMKM dan perekonomian nasional secara luas?

• Baca Juga: Komisi, Protes, dan Persaingan: Dinamika Grab dan Gojek di Pasar ASEAN

Kontribusi Ojol

Kehadiran transportasi daring (ojek online/ojol) sejak pandemi COVID-19 telah menjadi ujung tombak rantai pasok harian masyarakat, terutama pada sektor kuliner dan kebutuhan sehari-hari. Layanan kurir dan antar makanan seperti GoFood dan GrabFood kini menjadi andalan banyak pelaku UMKM untuk menjajakan produknya. 

Data GoFood mencatat sekitar 1,4 juta mitra usaha (merchant), dan 99% di antaranya adalah UMKM kuliner. Selama masa pandemi, GoFood bahkan mengamati bahwa 83% UMKM sudah beralih ke ranah digital untuk memasarkan usahanya. Kelompok pendukung mitra GoFood (KOMPAG) yang dibentuk Gojek kini memiliki sekitar 180 ribu anggota di 75 kota, membuktikan pesatnya adopsi layanan ini oleh pelaku usaha mikro.

Secara makro, kontribusi ekonomi ekosistem ojol sudah nyata. Riset Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia menyimpulkan ekosistem Gojek (GoFood, GoRide, GoCar, dll., bersama GoTo Financial) memberikan kontribusi sekitar 1,6% PDB Indonesia tahun 2021 – setara Rp249 triliun. Pendapatan rata-rata mitra GoFood naik sekitar 66% pada 2021 dibanding 2020, sementara mitra GoCar dan GoRide naik 24% dan 18% secara tahunan. 

“Ekosistem digital turut membantu percepatan proses pemulihan ekonomi mitra-mitranya dan para pelaku sektor informal di dalamnya kini berkontribusi signifikan pada pemulihan ekonomi nasional,” ujar peneliti Alfindra Primaldhi (LD FEB UI) dalam risetnya, dikutip Selasa, 20 Mei 2025.

Dengan kata lain, kehadiran layanan ojol telah menjadi penggerak konsumsi dan produksi domestik, mendorong pertumbuhan bisnis UMKM, serta mendorong penggunaan transportasi daring yang makin produktif.

• Baca Juga: Perkembangan Ojek Online dari Masa ke Masa

Peran Penting Ojol dalam Rantai Pasok Harian

Ojol tidak hanya mempermudah distribusi makanan dan barang, tapi juga mempercepat mobilitas kebutuhan sehari-hari. Layanan GrabMart atau GoMart misalnya memungkinkan belanja bulanan dari rumah; sedangkan jasa kurir ojol menghubungkan toko-toko kecil hingga pasar tradisional dengan konsumen dalam kota. 

Mantan Menteri Koperasi dan UKM Indonesia, Teten Masduki, bahkan sempat mengusulkan memasukkan pengemudi ojol ke dalam kategori UMKM agar mereka mendapat perlindungan dan insentif pemerintah seperti subsidi BBM dan KUR. Aturan terbaru (April 2025) mengakui ojol sebagai bagian dari UMKM, sehingga para pengemudi kini memiliki payung hukum, akses subsidi BBM, serta program dukungan UKM lain. 

Langkah ini memperlihatkan sejauh mana pemerintah melihat ojol sebagai roda penggerak ekonomi digital yang menguntungkan jutaan masyarakat kecil.

• Baca Juga: Demo Ojol: Keluhkan Sistem Aceng dan Slot, Apa Itu?

Ancaman Pemadaman Aplikasi oleh Driver Ojol

Meskipun berdampak positif besar, ketegangan baru-baru ini muncul dari sisi driver ojol. Sejak awal 2025, gabungan serikat pengemudi ojol (seperti SPAI, KON, FKDOI, Garda Indonesia) menolak sejumlah kebijakan platform. 

Tuntutan utama mereka adalah penurunan potongan komisi dan penghapusan fitur tarif “hemat”. Misalnya, Layanan Grab Hemat (atau GrabBike Hemat/Akses Hemat) yang mewajibkan driver membayar biaya berlangganan setiap beberapa trip, dianggap terlalu merugikan. 

Melalui siaran pers KON, Ketua KON Andi Kristiyanto menyatakan bahwa skema berbayar tersebut memotong pendapatan driver hingga mencapai Rp20.000 untuk tiap 10 trip atau lebih, di luar potongan resmi 15%-20%. 

Sejumlah asosiasi driver kemudian merencanakan demonstrasi besar-besaran pada 20 Mei 2025, bersamaan dengan aksi “off-bid” (mematikan aplikasi) secara serentak. 

Dengan demikian, protes yang dipicu oleh tarif hemat tidak hanya persoalan internal driver–aplikator, tapi juga berpotensi menekan ekonomi mikro secara luas. Sekjen KOMINFO, Adian Napitupulu (anggota DPR), bahkan mengusulkan penurunan biaya aplikator menjadi 10% saja, menekankan bahwa angka 20%. 

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, memberikan pandangannya atas isu yang menjadi sorotan publik ini.

Menurut Nailul, penting untuk membedah terlebih dahulu komponen biaya dalam layanan transportasi online yang dibayar oleh konsumen. Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga elemen utama dalam biaya tersebut.

"Pertama adalah tarif perjalanan yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 667 tahun 2022, yang kemudian diperbarui dengan Kepmenhub Nomor 1001 tahun 2022," ujar Nailul kepada TrenAsia, Selasa, 20 Mei 2025.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan tarif minimal, batas atas, dan batas bawah yang menjadi hak pengemudi. Komponen kedua adalah biaya platform yang dibebankan kepada konsumen, dan ketiga adalah biaya tambahan seperti asuransi atau layanan lain.

Menanggapi tuntutan sebagian pengemudi untuk menurunkan potongan dari 20% menjadi 10%, Nailul menilai langkah tersebut perlu dikaji secara hati-hati karena bisa berdampak pada model bisnis platform.

"Platform adalah perusahaan swasta yang tetap membutuhkan profit. Mereka memiliki beban biaya operasional seperti SDM, teknologi, dan gedung. Penurunan potongan akan menekan margin mereka," paparnya.