MTI: Integrasi Transportasi Bukan Hanya Fisik, Tapi Sistem dan Layanan
- MTI menyatakan Ditjen ITM bukan sekadar penambal sistem, tapi otoritas penting untuk integrasi layanan logistik, penumpang, dan digitalisasi. Dari NSPK hingga magang internasional, inilah usulan lengkapnya.
Tren Ekbis
JAKARTA, TRENASIA.ID – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyambut positif pembentukan Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen ITM) di bawah Kementerian Perhubungan. Lembaga ini dinilai dapat menjadi otoritas yang menyelaraskan kebijakan serta sistem antar moda transportasi nasional yang selama ini masih terfragmentasi.
Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, menegaskan bahwa Ditjen ITM bukanlah tandingan bagi direktorat sektoral yang telah ada, melainkan wadah baru untuk fungsi integrasi transportasi yang selama ini belum memiliki otoritas khusus.
“Ini bukan soal tumpang tindih, tetapi membangun lantai bersama, sebuah ruang di mana seluruh moda dapat berdialog dan terhubung,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dirilis pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Senada dengan itu, Ketua Majelis Profesi dan Etik MTI, Agus Taufik Mulyono, menyampaikan bahwa Ditjen ITM memiliki peran strategis sebagai penyelaras nasional untuk menjamin interoperabilitas digital, konektivitas fisik, serta kesinambungan layanan logistik dan penumpang.
“Ditjen ITM bukanlah konduktor tunggal yang memainkan semua nada, melainkan penjaga irama agar setiap direktorat dapat berjalan seirama,” jelasnya.
MTI menekankan bahwa integrasi transportasi tidak sekadar penggabungan halte dan stasiun, melainkan mencakup desain teknis, sistem digital, hingga harmonisasi kebijakan dan pelayanan lintas operator serta lintas lembaga.
Sebagai langkah konkret dalam mendukung pembentukan Ditjen ITM, MTI mengusulkan penyusunan roadmap transisi kelembagaan periode 2025–2028. Roadmap ini diharapkan dapat mengarahkan proses integrasi secara bertahap tanpa mengganggu operasional direktorat sektoral yang telah berjalan. Salah satu usulan utama dalam roadmap ini adalah pengalihan fungsi perencanaan simpul integrasi serta digitalisasi layanan dari unit sektoral yang ada ke Ditjen ITM, sehingga pengelolaan simpul dan layanan digital dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan lintas moda.
Di sisi lain, MTI juga menyoroti pentingnya pembinaan dan sertifikasi terhadap Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM) agar pelaku usaha di sektor ini memiliki standar layanan yang konsisten dan dapat mendukung integrasi transportasi secara menyeluruh. Untuk memastikan integrasi tiket dan jadwal antar moda di wilayah prioritas berjalan efektif, MTI mendorong dibentuknya Badan Eksekutif Pelaksana Integrasi (BEPI) sebagai lembaga teknis pelaksana yang fokus pada sinkronisasi operasional antar operator transportasi.
Aspek teknis lainnya yang menjadi perhatian adalah penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam tiga dimensi penting: fisik, layanan, dan sistem. NSPK ini meliputi desain terminal dan zona transit yang ramah pengguna, penerapan prinsip aksesibilitas universal, pengembangan sistem tiket terpadu, serta penyediaan informasi perjalanan secara digital dan real-time.
Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam jangka panjang, MTI juga mengusulkan pembentukan Forum Nasional Integrasi Transportasi. Forum ini dirancang sebagai wadah kolaboratif yang melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah, BUMN, akademisi, asosiasi operator transportasi, hingga perwakilan pengguna jasa. Tujuannya adalah menciptakan ruang diskusi dan pengambilan kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada pengguna.
Selain itu, MTI memandang bahwa pembangunan integrasi tidak akan optimal tanpa peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, mereka mendorong pelaksanaan program sertifikasi lintas moda bagi tenaga profesional di sektor transportasi nasional, serta program magang internasional ke berbagai lembaga transportasi global seperti Land Transport Authority (LTA) Singapura, Transport for London (TfL), dan Seoul Metropolitan Transit Authority (Seoul MTA). Program-program ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan meningkatkan kompetensi SDM Indonesia dalam mengelola sistem transportasi terintegrasi.
Sebagai pelengkap dari infrastruktur kebijakan dan SDM, MTI juga mengusulkan pembangunan Platform Nasional Integrasi Transportasi (PNIT). Platform digital ini akan berfungsi sebagai dashboard nasional yang menyatukan informasi layanan transportasi seperti rute, tiket, hingga pelacakan barang secara real-time, sehingga pengguna dapat menikmati layanan yang efisien, transparan, dan terintegrasi dari hulu ke hilir.