Meninjau Realisasi Janji Prabowo-Gibran bagi Buruh pada May Day 2025
- Janji Prabowo-Gibran untuk buruh diuji di tengah gelombang PHK dan tuntutan kesejahteraan pada May Day 2025. Revisi aturan ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja digital menjadi sorotan utama.
Nasional
JAKARTA – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2025 menjadi momentum penting bagi jutaan pekerja di Indonesia. Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan desakan perbaikan kebijakan ketenagakerjaan, perhatian publik kini tertuju pada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini sebelumnya mengusung berbagai janji kampanye yang menjanjikan kehidupan lebih layak bagi buruh. Mulai dari revisi sistem pengupahan, penghapusan praktik outsourcing yang merugikan, hingga perlindungan hukum bagi pekerja sektor digital seperti ojek online.
Namun di lapangan, kenyataan belum sepenuhnya berpihak kepada buruh. Ribuan pekerja menghadapi ancaman PHK, upah minimum dinilai belum mencukupi kebutuhan dasar, dan sistem perlindungan sosial masih dianggap timpang.
Janji Kampanye
Di tengah situasi ini, TrenAsia.com menilik kembali sejumlah program prioritas Prabowo-Gibran yang dituangkan dalam dokumen Visi, Misi, dan Program Indonesia Maju 2024–2029. Setidaknya terdapat enam janji utama yang secara langsung menyasar sektor ketenagakerjaan:
1. Revisi Aturan Upah Minimum
Salah satu langkah utama yang dijanjikan adalah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pengupahan. Selain itu, Prabowo-Gibran berkomitmen menambah jenis barang dan jasa dalam komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar penetapan upah minimum. Langkah ini diharapkan membuat upah buruh lebih mencerminkan kebutuhan riil dan meningkatkan daya beli pekerja.
2. Pembenahan Sistem Outsourcing
Tak hanya soal pengupahan, Prabowo-Gibran juga menaruh perhatian pada sistem ketenagakerjaan fleksibel. Mereka berjanji memperbaiki praktik outsourcing agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Targetnya adalah memberikan perlindungan lebih baik bagi buruh kontrak dan membatasi penggunaan outsourcing yang eksploitatif.
3. Reformasi Jaminan Pensiun
Dalam hal perlindungan sosial, pasangan ini berencana mereformasi program jaminan pensiun. Besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima pekerja akan ditingkatkan untuk memastikan masa tua buruh terhindar dari ketidakpastian ekonomi.
4. Perlindungan bagi Pekerja Digital
Seiring berkembangnya ekonomi digital, Prabowo-Gibran juga menjanjikan perlindungan baru bagi pekerja sektor informal, seperti pengemudi ojek online dan taksi daring. Pemerintah berkomitmen mendorong pengakuan hak berserikat serta memastikan adanya perjanjian kemitraan yang adil dan berkekuatan hukum.
5. Transportasi Murah bagi Buruh
Untuk menekan biaya hidup sehari-hari, Prabowo-Gibran menawarkan program pengembangan transportasi publik murah yang bisa diakses oleh buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di kawasan perkotaan.
6. Jaminan Penghasilan Cukup
Semua janji tersebut bertumpu pada prinsip besar yang kerap digaungkan: "Semua buruh bisa tidur tenang karena menerima penghasilan yang cukup." Frasa ini menjadi landasan dari berbagai program ketenagakerjaan yang dijanjikan.
- Baca Juga: Alasan Hari Buruh Diperingati Setiap 1 Mei
Tantangan di Lapangan: PHK dan Ketidakpastian
Meski visi dan rencana telah digariskan, tantangan di lapangan tidak bisa diabaikan. Sepanjang kuartal pertama tahun ini, gelombang PHK massal melanda berbagai sektor industri dan menyebabkan lebih dari 60.000 pekerja kehilangan pekerjaan.
Selain itu, kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5% yang dilakukan pemerintahan Prabowo pun belum mampu mengimbangi lonjakan biaya hidup di banyak daerah. Kondisi ini memperparah ketidakpuasan di kalangan pekerja, yang merasa janji-janji kesejahteraan masih jauh dari realitas.
Aksi May Day: Seruan untuk Bukti Nyata
Oleh sebab itu, situasi ini mendorong konsolidasi besar di antara serikat-serikat buruh. Pada peringatan May Day tahun ini, yang jatuh pada lusa, Kamis, 1 Mei 2025, sekitar 200.000 buruh diperkirakan akan turun ke jalan, dengan konsentrasi utama di Monas, Jakarta, serta kawasan industri besar di Bekasi, Surabaya, dan Batam.
Mereka membawa tuntutan yang tegas: revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, penghapusan praktik outsourcing yang merugikan, pembentukan satuan tugas penanganan PHK massal, serta penolakan terhadap skema Tapera yang dinilai membebani buruh.
Bagi kalangan pekerja, May Day tahun ini bukan sekadar momentum seremonial, melainkan ujian awal bagi Prabowo-Gibran: sejauh mana janji kampanye mereka akan benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.