LG Batal Investasi Baterai di RI, Benarkah Karena UU TNI?

JAKARTA – Konsorsium asal Korea Selatan yang diketuai oleh LG memutuskan untuk membatalkan proyek senilai kurang lebih 11 triliun won (sekitar Rp130,7 triliun) untuk membangun rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV) di Indonesia.

Padahal, proyek investasi besar tersebut telah disepakati pada akhir 2020, dengan LG Energy Solution sebagai ketua konsorsium proyek tersebut.

Yonhap melaporkan, konsorsium yang terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp, dan beberapa mitra lainnya secara resmi menarik diri dari proyek investasi di Indonesia.

• Profil Huayou, Investor Pengganti LG di Proyek Baterai Mobil Listrik RI
• Saham BBTN Lanjutkan Reli, Sentimen Positif Perkuat Prospek Jangka Menengah
• Rebound Pasca-Lebaran, Saham BBRI Cs Jadi Motor Penguatan IHSG April 2025

Sumber industri mengatakan konsorsium telah memutuskan untuk menarik diri dari proyek tersebut, setelah berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia. Alasannya karena adanya pergeseran dalam lanskap industri, terutama terkait dengan kendaraan listrik (EV). LG mengamati adanya penurunan sementara dalam permintaan EV di pasar global.

“Mempertimbangkan kondisi pasar dan lingkungan investasi, kami telah memutuskan untuk keluar dari proyek,” kata seorang pejabat dari LG Energy Solution.

Namun, LG akan tetap melanjutkan bisnis lainnya yang ada di Indonesia, seperti membangun pabrik baterai Hyundai LG Indonesia Green Power (HLI Green Power), yang merupakan usaha patungan dengan Hyundai Motor Group.

Sebelumnya, media Korea Selatan, New Daily,  pada  24 Maret 2025 melaporkan, ketegangan mulai dirasakan oleh perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di Indonesia seiring dengan arah kebijakan Indonesia yang dianggap mulai mengarah ke pemerintahan militer. Perusahaan-perusahaan domestik yang sebelumnya menghadapi situasi darurat militer di Korea Selatan tahun lalu, kini kembali menghadapi ketidakpastian politik, kali ini di luar negeri. DPR kemudian mengesahkan revisi undang-undang militer yang kontroversial pada 20 Maret.

Revisi tersebut memungkinkan personel militer aktif untuk merangkap jabatan di lembaga-lembaga pemerintah seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, tanpa perlu mengundurkan diri dari dinas aktif.

Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang pemerintahan otoriter di bawah rezim Soeharto yang berlangsung dari tahun 1967 hingga 1998.Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia mengecam perubahan ini sebagai bentuk kemunduran menuju era kediktatoran Soeharto. Situasi ini menjadi perhatian karena banyak perusahaan Korea Selatan telah lebih dahulu menanamkan investasinya di Indonesia.

Seperti diketahui, perusahaan besar di bidang kendaraan listrik dan baterai seperti Hyundai Motor Company, LG Energy Solution, dan EcoPro sudah lebih dahulu masuk ke pasar Indonesia, yang merupakan produsen nikel terbesar di dunia.

Hyundai sendiri telah menyelesaikan pembangunan pabrik di Indonesia pada tahun 2022, dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun, dan berencana meningkatkannya menjadi 250.000 unit. Nilai investasi total mencapai US$1,55 miliar.

Selain pabrik mobil, pabrik baterai juga dibangun melalui kongsi Hyundai dan LGES, HLI Green Power, yang menginvestasikan sekitar 1,5 triliun won untuk membangun pabrik baterai dengan kapasitas tahunan sebesar 10 GWh. Jumlah ini cukup untuk memberi daya pada 150.000 unit kendaraan listrik.

Selain itu, EcoPro Group, di bawah kepemimpinan mantan ketua Lee Dong-chae, sedang menjalankan strategi “Indonesia Drive.” Anak perusahaannya, EcoPro Materials, mempercepat integrasi vertikal produksi baterai dengan mengakuisisi saham di fasilitas pemurnian nikel di Indonesia.

EcoPro Group yang dipimpin Lee Dong-chae, tengah mempercepat integrasi vertikal baterai dengan mengakuisisi saham di pabrik pengolahan nikel Indonesia melalui afiliasinya, EcoPro Materials.

New Daily mengatakan, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, yang menjabat sejak Oktober tahun lalu, adalah seorang mantan perwira militer. Revisi undang-undang militer ini dinilai akan memperkuat posisinya serta mendukung agenda kebijakan yang ia dorong.

Menurut New Daily, kekhawatiran muncul seiring diizinkannya personel militer untuk merangkap jabatan di 14 lembaga pemerintahan, yang dikhawatirkan akan memicu pengetatan regulasi, khususnya dalam aspek lingkungan dan ketenagakerjaan. Hal ini tentu dapat berdampak langsung pada operasi perusahaan Korea di Indonesia.

• Pendapatan Naik, Laba Bersih AKRA Kuartal I-2025 Terkoreksi Tipis
• Sri Mulyani: AS Mau Ubah WTO demi Kepentingan Sendiri
• Simak, Ini Rincian Zonasi dan Batas Penghasilan Untuk Bisa Beli Rumah Subsidi

Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menggencarkan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk membiayai program ini, dinilai akan mengurangi insentif pajak bagi perusahaan asing sebagai upaya pemerintah untuk mengamankan anggaran dalam negeri.

Seorang sumber industri menyatakan, “Ada kekhawatiran bahwa perusahaan Korea yang telah menanamkan investasi hingga triliunan won dapat menjadi sandera dari rezim militer Indonesia,” seraya menambahkan bahwa “perusahaan seperti EcoPro yang belum mengeksekusi penuh investasinya sebaiknya lebih berhati-hati.”