Indonesia Mau Gabung OECD: Apa Artinya Buat Ekonomi dan Masa Depan Kita?

JAKARTA – Indonesia akan segera menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Proses keanggotaan yang ditargetkan rampung dalam tiga tahun ke depan ini merupakan bagian dari strategi nasional menuju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta peningkatan status Indonesia sebagai negara maju pada 2045.

Upaya aksesi ini menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional, termasuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan keluar dari kategori negara berpendapatan menengah. Keanggotaan OECD dipandang strategis karena dapat memperkuat posisi Indonesia dalam sistem ekonomi global.

Sebagai bagian dari proses tersebut, pemerintah Indonesia telah menyerahkan dokumen initial memorandum kepada Sekretariat Jenderal OECD di Paris pada awal Juni 2025. Selain itu, surat persetujuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergabung dalam Konvensi Anti-Suap OECD juga telah disampaikan sebagai bentuk pemenuhan salah satu syarat keanggotaan.

Langkah ini selaras dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang aktif berpartisipasi dalam organisasi internasional strategis seperti BRICS, CPTPP, dan OECD. Pendekatan ini menegaskan tekad Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam perumusan kebijakan global.

Dampak Ekonomi Masuk OECD

Dari sisi ekonomi, keanggotaan OECD diperkirakan akan membawa dampak positif yang signifikan. Akses ekspor akan semakin terbuka seiring penerapan standar internasional yang lebih tinggi terhadap produk dan regulasi nasional. Hal ini diyakini akan mendorong peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global.

“Tentu ini membuat barang kita lebih kompetitif dan pasarnya lebih luas,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu, 11 Juni 2025.

Selain itu, persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi dan tata kelola yang baik diharapkan akan meningkat, sehingga memperkuat arus masuk investasi asing. Mengingat sekitar 70 persen arus investasi global berasal dari negara-negara anggota OECD, peluang Indonesia untuk menarik modal asing akan semakin besar.

“Dalam jangka pendek, persepsi dan minat investasi terhadap negara-negara yang menerapkan best practice yang sama seharusnya bisa tumbuh lebih cepat dan lebih tinggi, walaupun saat ini kondisi perekonomian global sedang tidak baik-baik saja,” tambah Airlangga.

OECD juga mengelola sebagian besar bantuan pembangunan global (Official Development Assistance), yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendukung proyek pembangunan dan reformasi kelembagaan. Keanggotaan ini juga memberikan akses lebih luas terhadap pendanaan internasional, pelatihan teknis, dan dukungan kebijakan.

Dampak Masuk OECD terhadap Pemberantasan Korupsi

Dalam aspek tata kelola, langkah Indonesia untuk bergabung dalam Konvensi Anti-Suap OECD memperlihatkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, terutama di sektor swasta. Konvensi ini menyediakan kerangka hukum untuk mengkriminalisasi praktik suap lintas negara serta penerapan sanksi terhadap pelaku korporasi.

“Manfaatnya adalah memperkuat hukum antikorupsi, memungkinkan kriminalisasi suap kepada pejabat asing, pemberian sanksi tegas bagi korporasi, serta penguatan aturan pelaporan dan audit untuk mendeteksi praktik korupsi,” jelas Ketua KPK Setyo Budiyanto, dikutip dari Antara, Rabu, 11 Juni 2025.

Pemerintah juga tengah memperluas ruang lingkup kerja KPK agar selaras dengan standar OECD. Ini merupakan bagian dari reformasi struktural untuk menciptakan iklim usaha yang bersih dan transparan, serta memperkuat reputasi Indonesia dalam tata kelola bisnis internasional.

Dengan bergabung dalam OECD, Indonesia tak hanya akan memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga peluang untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan kebijakan global yang berdampak langsung terhadap negara-negara berkembang.