Gaduh, Kementerian ESDM Tegaskan Tak Ikut Campur Soal Pembatalan Diskon Listrik

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi menyatakan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam proses perumusan maupun pembahasan kebijakan diskon tarif listrik untuk bulan Juni dan Juli 2025. Hal ini disampaikan menyusul adanya polemik publik terkait pembatalan kebijakan diskon tersebut yang sempat beredar.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa sejak awal, Kementerian ESDM tidak menerima undangan maupun permintaan resmi untuk terlibat dalam forum pembahasan kebijakan tersebut.

 “Karena inisiatif kebijakan dan pembatalannya tidak berasal dari kami, maka kami menghormati sepenuhnya kewenangan K/L yang menyampaikan dan membatalkannya. Untuk kejelasan lebih lanjut, kami sarankan agar pertanyaan ditujukan langsung kepada pihak yang berwenang dan telah mengumumkan kebijakan tersebut,” ujar Dwi dalam keterangan pers di Jakarta pada Selasa, 3 Juni 2025.

• Program 3 Juta Rumah, Harapan Atau Pepesan Kosong Bagi Gen Z?
• Mulai 2026, Mahasiswa Magang di Instansi Pemerintah Dapat Uang Saku Rp57.000 per Hari
• Rumah Subsidi Semakin Sempit, Gen Z dan Milenial Menjerit
• Potret Konsistensi ADRO Satu Dekade, Dividen Tahun Buku 2024 Capai Rp264 per Saham

Ia menambahkan, meskipun tidak terlibat, pihaknya menghormati sepenuhnya kewenangan kementerian atau lembaga (K/L) lain yang mengumumkan maupun membatalkan kebijakan tersebut.

Seperti diketahui, kabar mengenai adanya diskon tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga dan bisnis pada bulan Juni–Juli sempat mencuat dan disambut antusias oleh sebagian masyarakat. Namun, kebijakan tersebut kemudian dikonfirmasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak berlaku.

Menanggapi dinamika tersebut, Kementerian ESDM menegaskan perannya sebagai lembaga teknis yang siap memberikan masukan dalam setiap kebijakan yang berdampak pada sektor ketenagalistrikan dan kesejahteraan masyarakat luas, jika diminta secara resmi.

“Kementerian ESDM selalu siap memberikan masukan apabila diminta secara resmi dalam setiap proses perumusan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas, termasuk kebijakan subsidi dan kompensasi listrik,” pungkas Dwi.

Diskon Listrik Dialihkan

Sebelumnya Bendahara negara ini menetapkan, diskon tarif listrik untuk bulan Juni dan Juli dialihkan menjadi Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang masuk ke dalam 5 stimulus yang diberikan oleh pemerintah.

Adapun Pemerintah akan memberikan BSU sebesar Rp300.000 kepada 17,3 juta buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP Kabupaten/Kota.

Selain itu, BSU juga akan diberikan pada 228 ribu guru di bawah Kemendikdasmen dan 277 ribu guru di bawah Kemenag untuk bulan Juni sampai Juli 2025. Anggaran yang digelontorkan adalah Rp10,72 triliun.

Ada juga diskon transportasi, diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial, dan perpanjangan Diskon Iuran Jaminan Kehilangan Kerja (JKK) menjadi paket stimulus yang diberikan pemerintah pada bulan Juni sampai Juli 2025.

Terdapat 3 jenis diskon transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025 sampai pertengahan Juli 2025) antara lain, diskon tiket kereta sebesar 30%, diskon tiket pesawat berupa PPN DTP 6%.dan diskon tiket angkutan laut sebesar 50%.

Lalu ada diskon tarif tol sebesar 20% untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen liburan sekolah sekitar awal Juni 2025 sampai pertengahan Juli 2025.

Terkahir perpanjangan diskon iuran JKK, perpanjangan Diskon 50% dilakukan kembali selama 6 bulan bagi Pekerja Sektor Padat Karya senilai Rp0,2 triliun (Non APBN). Realisasi Feb-Mei 2025 mencapai 2,7 juta pekerja di 6 industri padat karya.

Penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan, dengan tambahan kartu sembako Rp200.000 per bulan untuk sekitar 18,3 Juta KPM diberikan selama dua bulan. Dan bantuan Pangan 10 kg Beras untuk sekitar 18,3 Juta KPM untuk bulan Juni-Juli 2025 disalurkan 1 kali di bulan Juni 2025.