DPR Yakin Indonesia Masih Mampu Kejar Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5 Persen

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2–5,8% pada tahun 2026. Target ini disampaikan sebagai bagian dari Rancangan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam pembahasan awal RAPBN 2026. Mayoritas fraksi di DPR RI menilai sasaran tersebut masih berada dalam batas realistis, meski tantangan global dan domestik tetap harus diwaspadai.

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Nurul Arifin, menyebut bahwa target batas bawah sebesar 5,2% cukup masuk akal dalam kondisi ekonomi saat ini. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah sebaiknya mendorong pertumbuhan mendekati batas atas, yaitu 5,8%.  Hal ini dipandang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong ekonomi Indonesia tumbuh hingga 8% pada tahun 2029.

"Salah satu sisi utama pemerintahan Presiden Prabowo di bidang ekonomi adalah mencapai pertumbuhan 8 persen pada 2029. Untuk menuju ke sana, target pertumbuhan ekonomi pada 2026 perlu diarahkan pada batas atas 5,8 persen," jelas Nurul, saat menyampaikan pandangan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025.

• Saat Ekonomi Dunia Turun, APBN RI Surplus Rp90,8 Triliun
• Pemerintah Fokus Sederhanakan Regulasi untuk Lindungi Petani
• Serikat Pekerja Serukan Moratorium Cukai di Tengah Beban Ganda Industri Tembakau

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Rivqy Abdul Halim menilai bahwa pertumbuhan di kisaran 5,6% hingga 6% masih bisa dicapai jika pemerintah fokus pada penguatan beberapa sektor kunci. 

Di antaranya adalah peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi padat modal dan padat karya, serta perluasan ekspor. Selain itu, ia menekankan pentingnya akselerasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi sumber daya alam, dan transformasi digital.

Pandangan serupa juga datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Dina Lorenza Audria menyebutkan bahwa meski target tersebut realistis, tetap dibutuhkan berbagai syarat penting agar bisa tercapai.  Beberapa di antaranya adalah menjaga daya beli masyarakat, mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan energi, dan mendorong hilirisasi industri hingga ke tahap akhir agar mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. 

Ia juga menyoroti pentingnya perluasan basis pajak, perbaikan iklim investasi, serta optimalisasi lembaga seperti BPI Danantara dalam mendukung investasi strategis.

• Saat Ekonomi Dunia Turun, APBN RI Surplus Rp90,8 Triliun
• Pemerintah Fokus Sederhanakan Regulasi untuk Lindungi Petani
• Serikat Pekerja Serukan Moratorium Cukai di Tengah Beban Ganda Industri Tembakau

Penegasan Pemerintah Melalui Menteri Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi pada 2026 lebih tinggi dibanding target tahun 2025 yang berada di angka 5,2%. 

Menurutnya, sasaran ini merupakan pijakan penting menuju pertumbuhan ekonomi jangka menengah hingga 8%. Untuk mewujudkannya, pemerintah akan terus menjaga daya beli masyarakat, melanjutkan transformasi ekonomi, mendorong hilirisasi sumber daya alam, dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia serta iklim investasi.

"Laju pertumbuhan ini menjadi fondasi kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun ke depan dengan terus konsisten mencapai visi Indonesia Maju 2045," jelas Sri Mulyani saat  Rapat Paripurna DPR RI ke-18 tentang Penyampaian Pemerintah terhadap RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025.

Keseluruhan pandangan fraksi mencerminkan optimisme yang hati-hati: pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen masih dapat dicapai, tetapi bergantung pada implementasi kebijakan yang terukur dan konsisten. Fokus pada konsumsi, investasi, hilirisasi, dan program prioritas nasional menjadi kunci dalam menyokong target ambisius menuju 2029.