APBN April 2025 Surplus Rp4,3 Triliun Usai 3 Bulan Defisit Berturut-turut

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak surplus pada April 2025, sebesar Rp4,3 triliun, setelah sebelumnya mencatat defisit selama tiga bulan berturut-turut.

“Realisasi APBN 2025 setelah mengalami defisit tiga bulan Januari-Maret, pada April mengalami turn around atau perubahan,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025.

Surplus tersebut menunjukkan pendapatan negara lebih besar dibanding belanja negara. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp810,5 triliun atau setara 27% dari target, bertambah hampir Rp300 triliun dari realisasi pada Maret 2025.

• Tren Dividen BRIS 2021–2024: Stabil Tumbuh Seiring Kinerja Solid
• Mengenal Anggoro Eko Cahyo: Sosok di Balik Transformasi BPJS dan Kini Pimpin BSI
• Kinerja Laba dan CASA Solid, Saham BBCA Diperkirakan Bisa Tembus Rp11.300

Penerimaan dari sektor perpajakan mengalami peningkatan, dengan realisasi hingga April mencapai Rp657 triliun (naik dari Rp400,1 triliun per Maret), atau setara 26,4% dari target. Pendapatan dari pajak tercatat sebesar Rp557,1 triliun (naik dari Rp322,6 triliun), atau 25,4% dari target.

Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp100 triliun (dari Rp77,5 triliun), atau 33,1% dari target. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menyumbang Rp153,3 triliun (dari Rp115,9 triliun), atau sekitar 29,8% dari target.

“Penerimaan terus menunjukkan penguatan, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mengalami penguatan meski menghadapi guncangan,” ungkapnya.

Sementara, belanja negara per akhir April mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3% dari target. Hal tersebut bertambah sekitar Rp185,9 triliun dari catatan terakhir Rp620,3 triliun pada akhir Maret.

“Belanja negara menunjukkan bahwa APBN 2025 tetap mampu berfungsi optimal dalam mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat di tengah masa transisi,” ujarnya.

Hal tersebut tercermin pada realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) yang telah tersalurkan sebesar Rp546,8 triliun atau 20,2% dari target.

Dari jumlah tersebut, belanja yang dialokasikan melalui kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp253,6 triliun atau setara 21,9% dari target, sedangkan belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp293,1 triliun atau 19% dari target.

Sementara, belanja transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp259,4 triliun atau telah mencapai 28,2% dari target.

Berdasarkan kinerja tersebut, keseimbangan primer tetap mencatat surplus sebesar Rp173,9 triliun per akhir April, yang menunjukkan bahwa kondisi fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

Di sisi lain, kondisi kas negara juga menunjukkan posisi positif dengan total surplus mencapai Rp283,6 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Jika digabungkan dengan saldo kas lainnya, total kas negara melampaui angka Rp600 triliun.

“APBN tetap akan dijaga menjadi instrumen shock absorber, menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat dan menopang daya beli masyarakat, serta mendorong dunia usaha,” tuturnya.