Aksesi OECD, Peluang Emas Indonesia untuk Keluar dari Middle Income Trap

JAKARTA - Menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia tengah mengambil langkah strategis yang bisa jadi titik balik ekonomi nasional: bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Proses aksesi ini bukan cuma soal formalitas keanggotaan, tapi jadi momentum untuk mendorong transformasi ekonomi secara menyeluruh. 

Para pakar menyebut, jika dijalankan dengan konsisten dan penuh komitmen, aksesi ini bisa jadi katalis bagi Indonesia untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dan naik kelas menjadi negara maju.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyebut bahwa Indonesia membutuhkan lompatan besar agar bisa keluar dari middle income trap. 

Dalam acara diseminasi laporan dan diskusi panel bertajuk "Menuju Indonesia Emas 2045: Aksesi Indonesia dalam OECD untuk Transformasi Ekonomi Berkelanjutan", ia menegaskan bahwa aksesi OECD dirancang sejak awal sebagai instrumen pengungkit transformasi ekonomi nasional.

“Kita butuh terobosan besar untuk naik kelas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu dekade terakhir masih berkutat di angka 5%. Tanpa langkah konkret seperti aksesi OECD, akan sulit untuk melompat lebih tinggi,” kata Susi, sapaan akrabnya, dalam acara yang digelar oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Senin, 28 Juli 2025. 

Aksesi ini diyakini bisa membuka jalan bagi perubahan struktural besar-besaran. Mulai dari reformasi regulasi, penguatan investasi, perbaikan tata kelola, hingga peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM).

• Permudah Akses Layanan Medis, BCA Hadirkan Cicilan 0% hingga 12 Bulan di RSU San Medical Center
• Kota Podomoro Tenjo Gelar Funwalk dan Resmikan Podomoro Food Center
• Harga Emas Boncos Gara-gara Deal Dagang, Analis Malah Bilang Ini Peluang Serok

OECD dan Peluang Investasi Teknologi Bernilai Tinggi

Peneliti Senior CIPS, Deasy Pane, mengungkapkan bahwa bergabung dengan OECD dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menarik investasi asing langsung (FDI), khususnya di sektor teknologi dan jasa bernilai tinggi.

"Selama 20 tahun terakhir, meskipun Indonesia jadi negara penerima FDI terbesar kedua di ASEAN, realisasi investasinya cenderung stagnan dan masih terkonsentrasi di sektor tradisional seperti ekstraksi dan komoditas mentah. Padahal sektor manufaktur dan teknologi yang tergabung dalam Global Value Chains (GVC) justru minim investasi,” jelas Deasy.

Menurutnya, keanggotaan OECD dapat mendorong masuknya modal di sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi. Berdasarkan studi CIPS, proyeksi investasi asing pada 2028 bisa mencapai US$87,7 miliar, dengan sekitar 25% berasal dari negara-negara anggota OECD.

Akses ke Teknologi Hijau dan Reformasi Energi

Salah satu keuntungan besar dari menjadi anggota OECD adalah kemudahan dalam mengakses teknologi hijau dan pendanaan iklim global. Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi terbarukan, namun saat ini bauran energi nasional masih didominasi oleh batu bara.

“Kontribusi energi hijau kita masih kecil. Keanggotaan OECD bisa mendorong reformasi kebijakan energi, mempercepat transisi ke energi terbarukan, dan memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang,” ujar Deasy.

Tantangan Aksesi: Reformasi Regulasi di Berbagai Sektor

Meski manfaatnya besar, proses aksesi ini juga diwarnai berbagai tantangan. Studi CIPS menunjukkan bahwa Indonesia masih harus melakukan reformasi regulasi besar-besaran di berbagai sektor seperti investasi, perdagangan, tata kelola, persaingan usaha, pertanian, dan keberlanjutan.

Deasy menyebutkan bahwa kebijakan investasi saat ini masih banyak yang membatasi masuknya modal asing. Di sisi lain, perlindungan konsumen, koordinasi lintas sektor, serta transparansi dan kepatuhan juga masih perlu ditingkatkan.

“Kita perlu review total. Termasuk memperbarui kebijakan agar sesuai dengan standar global yang diterapkan di OECD,” katanya.

Baca Juga: Diplomasi Prabowo Bikin Malaysia Iri, Gaya Anwar Ibrahim Dikritik

Pencapaian Nyata: Initial Memorandum Diserahkan ke OECD

Langkah konkret Indonesia menuju keanggotaan OECD sudah mulai tampak. Pada pertemuan Dewan Menteri OECD di Paris pada Juni 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku Ketua Tim Nasional OECD, telah menyerahkan Initial Memorandum—dokumen asesmen mandiri yang memuat analisis gap terhadap 240 instrumen hukum dalam 32 bidang—kepada Sekjen OECD.

“Ini jadi tonggak penting. Penyerahan Initial Memorandum dilakukan tepat satu tahun setelah kita menyerahkan peta jalan aksesi. Selama setahun penuh, seluruh kementerian dan lembaga bekerja disiplin menyusun asesmen ini,” ungkap Susiwijono.

Dari hasil asesmen tersebut, sekitar 90% standar dan praktik Indonesia sudah sejalan dengan OECD. Namun, masih ada ruang perbaikan melalui penyempurnaan regulasi yang lebih pro-investasi dan pro-transformasi.

Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci Keberhasilan

Kesuksesan aksesi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Pemerintah melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024 telah membentuk Tim Nasional OECD yang melibatkan 64 kementerian/lembaga dan mitra non-pemerintah, termasuk akademisi, lembaga riset, dan think tank.

“Kita butuh sinergi nasional. Rekomendasi OECD perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi Indonesia. Kolaborasi semua pihak akan jadi kunci sukses implementasi kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan domestik,” tegas Susiwijono.

Belajar dari Negara Lain: Kosta Rika Jadi Contoh Nyata

Indonesia bisa belajar dari negara-negara lain yang telah sukses menjalani proses aksesi OECD. Salah satunya adalah Kosta Rika, yang berhasil menarik investasi besar di sektor teknologi dan jasa setelah menjadi anggota OECD. Negara tersebut mampu melakukan reformasi regulasi dan tata kelola yang signifikan sehingga mendapat kepercayaan dari investor internasional.

Studi CIPS menyoroti bahwa keberhasilan Kosta Rika bukan karena kebetulan, tetapi hasil dari komitmen jangka panjang dan keberanian untuk membuka diri terhadap perubahan.

• Indeks LQ45 Naik, MDKA dan ADMR Pimpin Kenaikan Saham
• Dukungan BRI Antar Sambal Tradisional Pacitan Menuju Panggung Nasional
• Kehidupan Liar Ozzy Osbourne, Pangeran Kegelapan Dunia Rock

OECD, Gerbang Menuju Indonesia Emas 2045

Proses aksesi OECD merupakan bagian dari peta jalan Indonesia menuju visi besar “Indonesia Emas 2045”. Ini bukan sekadar proyek diplomatik, tapi strategi untuk memperkuat fondasi ekonomi, memperbaiki tata kelola, memperluas pasar ekspor, dan menarik investasi berkelanjutan.

Keanggotaan penuh di OECD akan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global, sekaligus membuka akses terhadap berbagai peluang kerjasama internasional di bidang teknologi, energi bersih, inovasi, dan perdagangan. Dengan syarat: Indonesia berani berbenah dan mempercepat reformasi.

Dengan komitmen penuh dari semua pihak, bukan tidak mungkin Indonesia bisa keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju dalam dua dekade ke depan.